IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PNS
Dasar Hukum
-
PP No. 45 Tahun 1990 tgl. 6 September 1990 tentang Perubahan atas PP No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS;
-
Peraturan Gubernur Lampung No. 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Izin Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
Kelengkapan Berkas
Berkas usulan dari Kepala Satker ke Tim Penasihat Perceraian Perkawinan dan Rujukan (P3R) Provinsi Lampung melalui Sekretaris Tim P3R (Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung.
Halaman yang lainnya
Super Administrator
Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.